AJI Lhokseumawe : Upah Jurnalis di Aceh Masih di Bawah Standar Kelayakan

Masriadi Sambo, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe (foto :Istimewa)

Pelita8, Lhokseumawe– Upah jurnalis di Aceh masih dibawah standar, utamanya mereka yang bekerja di media online. Dalam Rilis  yang dikirimkan ke redaksi Pelita8.com Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe menyatakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan dan kebutuhan operasional di lapangan upah yang layak diterima jurnalis tahun ini Rp 4,5 juta per bulan. 

Namun, berdasarkan pantauan AJI Lhokseumawe hanya beberapa media saja yang mampu memenuhi standar tersebut.  sementara  puluhan media di Aceh tidak mampu membayar karyawannya secara layak.

“Bahkan banyak yang tidak membayar honor basis (diterima per bulan). Umumnya dibayar hanya per berita saja. Itu pun dengan nominal yang memperihatinkan,” terang Ketua AJI Lhokseumawe, Masriadi Sambo, Minggu (1/5).

Dalam momentum hari buruh ini, sambung Masriadi AJI mendorong agar perusahaan media memenuhi tuntutan upah layak tersebut. Jika tidak diberi upah yang layak, bagaimana jurnalis bisa bekerja profesional, independen dan patuh etik. Upah layak wajib diberikan agar jurnalis bisa profesional,

Selain itu, AJI mendorong peningkatan kompetensi jurnalis di Aceh. Sehingga, dari kompetensi tersebut diharapkan semakin menyajikan informasi berkualitas untuk rakyat Aceh.

“Sejauh ini, dari 36 anggota AJI Lhokseumawe hanya 10 persen yang belum mengikuti uji kompetensi.  Mereka akan ikut uji kompetensi tahun ini, sehingga anggota AJI dipastikan berkompeten menjalani profesi mulia ini,” terang Masriadi.

Dia menyebutkan, Dewan Pers telah menyatakan publik boleh menolak wartawan yang belum lulus uji kompetensi. Menyikapi aturan itu, AJI Lhokseumawe secara rutin menggelar uji kompetensi jurnalis. “Sehingga tidak ada alasan bagi pejabat publik menolak diwawancarai dengan alasan apa pun,” ujarnya.

AJI berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh tidak memanfaatkan sarana dan prasarana milik pemerintah untuk kepentingan kampanye jelang Pilkada 2017 mendatang,  

"Bagian humas pemerintah kita harap jangan jadi corong politik. Dan kita imbau jurnalis netral dalam Pilkada Aceh mendatang,” pungkasnya.