 |
| Akademisi Universitas Malikussaleh, Razif, SE, MSi. (Fhoto: Istimewa) |
Perusahaan daerah yang ada tersebut tidak mampu melaporkan keuangannya secara akuntabel. Banyak yg hanya menghasilkan laba yang hanya mencapai 10 persen dari investasi modal yang diberikan daerah bahkan banyak menyatakan rugi, kondisi ini diperparah dengan kepentingan politik yang hadir.
Sebenarnya ini salah satu korupsi gaya baru oleh pemerintah daerah, Hampir semua perusahaan daerah diduduki elit politik bukan pengusaha murni yang bisa meningkatkan laba perusahaan" ungkap Akademisi dari Univesitas Malikussaleh, Razif SE, MSi Rabu (18/05/2015).
Razif mengungkapka jika pemerintah daerah mampu mendorong lahir dan hadirnya perusahaan daerah sebagai pendongkrak perekonomian lokal maka berbagai kemajuan akan tumbuh di berbagai daerah seperti di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara.
"Bayangkan jika perusahan daerah maju sudah pasti menghasilkan PAD, lalu pertama daerah bisa meningkatkan pembangunan karena tidak hanya tergantung dari uang atau dana pusat dan pajak daerah" lanjutnya.
Razif menambahkan juga perusahaan daerah yang produktif akan membutuhkan tenaga kerja baru, serta mendorong lahirkan ide-ide kreatif untuk tumbuhnya kemajuan di daerah.
Banyak menyerap tenaga kerja, perputaran ekonomi makin kencang, lalu meningkatkan kualitas hidup, serta bisa meningkatkan usaha-usaha kreatif bar, paparnya.
Dirinya menyarankan dalam mendirikan perusahan daerah tdk harus yang besar, bs juga daerah investasikan usaha-usaha dengan paket kecil.
250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dirasa sudah cukup, seperti kegiatan untuk usaha mikro menengah. Usaha tersebut contohnya laundry, warungkopi, bengkel, percetakan dan lain-lain yang bisa menyerap tenaga kerja"tandasnya.
(Basyah)
Tidak ada komentar: